Pemerintahan
Selasa, 10 Januari 2017 - 14:02:19 | redaksi / Sorot Wonogiri

Malu Wilayahnya Diobrak-Abrik KPK, Gubernur Minta Para Pemimpin Bertobat
Malu Wilayahnya Diobrak-Abrik KPK, Gubernur Minta Para Pemimpin Bertobat
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai mengumpulkan Bupati dan Walikota untuk rapat konsolidasi (Foto by Tabah Riyadi, sorotmagelang.com)

Magelang,(sorotwonogiri.com)--Langkah strategis langsung dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dua daerah, Kebumen dan Klaten, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo lengsung mengumpulkan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah di Hotel Atria Kota Magelang, Senin (09/01/2017) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengaku sangat malu terhadap kenyataan yang terjadi. Gubernur juga memberikan peringatan keras kepada seluruh Kepala Daerah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menghindari praktek korupsi serta pungutan liar di wilayah mereka memimpin.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, adanya OTT KPK di Klaten dan Kebumen dirasa sangat memalukan.

“Terus terang,  kejadian OTT di dua tempat itu membuat kita malu. Maka dari itu perlu segera kita kumpulkan para bupati dan walikota untuk berkonsolidasi,” ucap Ganjar yang ditemui usai memimpin rapat yang berlangsung tertutup tersebut.

Ganjar juga menawarkan kepada para pimpinan daerah untuk tobat sekarang atau habis sekarang.

“Ini judulnya kita tobat sekarang apa habis sekarang,” ucap dia.

Disinggung mengenai antisipasi maupun langkah nyata yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyikapi 2 OTT itu, Gubernur mengakui bahwa setiap lini dinilai perlu mendapat pembenahan. Salah satunya adalah sektor manajemen internal di setiap pemerintah kabupaten/kota.

“Seorang pemimpin tidak cukup hanya berani nekat saja, tapi harus bisa memberi contoh nyata pada masyarakat. Usai terjadinya OTT di Kebumen dan Klaten kemarin, saat ini banyak kabupaten atau kota yang diintip,” tuturnya.

Dipaparkan, ada beberapa titik yang dianggap rawan penyimpangan seperti halnya lelang proyek, jual beli jabatan, serta perizinan.

"Ada proyek atau pengadaan kok dipotong. Saya katakan, hal seperti itu sudah kuno, ora mutu (tidak mutu) dan ndeso. Sudahlah, jangan sampai ada lagi, tobat, tobat," tegasnya.

Menurut pengakuannya, setelah kejadian OTT di Kebumen dan Klaten, banyak sekali laporan dari masyarakat yang masuk kepadanya.

“Memang harusnya seperti itu. Masyarakat harus terlibat dalam upaya pengawasan, karena praktik kongkalikong marak terjadi. Kalau melihat, langsung laporkan saja," imbuhnya.

 

 

Berita Terkait :